Persekongkolan tentang Usia Pensiun MA October 11, 2008
Posted by febri diansyah in Uncategorized.Tags: Mahkamah Agung, Panti Jompo, Usia Pensiun
1 comment so far
Dimuat 08 Oktober 2008
“Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2008 yang menempatkan peradilan Indonesia di posisi terburuk di Asia patut dicermati. Waktu yang cukup panjang dan anggaran yang begitu besar ternyata tidak menghilangkan kesan korup institusi peradilan Indonesia. Seperti dirilis PERC, peradilan Indonesia ditempatkan pada posisi terburuk pertama se-Asia dengan skor 8,26″.
Sebuah pertemuan di Bogor, hanya kurang-lebih tiga hari, menghasilkan sesuatu yang menyesakkan. Usia pensiun hakim agung diperpanjang menjadi 70 tahun. Sebuah persekongkolan telah terjadi dan pada kenyataannya akan menafikan segala upaya untuk membersihkan institusi peradilan tertinggi dari anasir-anasir korup dan sekelompok hakim antiperubahan. Kemunduran besar terjadi di Mahkamah Agung kita. (more…)
Terompet Kematian Pendidikan Indonesia August 12, 2008
Posted by febri diansyah in Mahkamah Konstitusi.Tags: Anggaran Pendidikan, Mahkamah Konstitusi, Pendidikan
add a comment
Dimuat di: Koran Tempo, Selasa 4 Maret 2008
Berawal dari dalil telah dirugikan hak konstutusionalnya lantaran aturan yang meletakkan gaji pendidik diluar anggaran pendidikan, seorang guru dan dosen dari Sulawesi Selatan mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi.
Dan, tanggal 20 Februari 2008, melalui putusan 24/PUU-V/2007, MK menyatakan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa ”gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat. (more…)
Jurang Gelap Skandal BLBI August 12, 2008
Posted by febri diansyah in Korupsi.Tags: BLBI, Korupsi
add a comment
Dimuat di: Koran Tempo, Kamis 27 Maret 2008
Silang sengkarut skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti berada di bibir jurang. Setelah proses hukum obligator BLBI tersendat-sendat hampir 10 tahun, Kejaksaan Agung justru menghentikan penyelidikan BLBI yang melibatkan Samsjul Nursalim dan Anthoni Salim (28/2). Tiga hari berselang, publik dikejutkan kabar tertatangkapnya UTG, Ketua Tim Jaksa BLBI dalam dugaan suap Rp. 6 miliar.
Ditengah tingginya perhatian publik untuk mengungkap BLBI, Mahkamah Agung justru mengurangi hukuman salah seorang obligator BLBI, David Nusa Wijaya hingga 4 tahun pidana. Ketidakpercayaan sekaligus kekecewaan publik telah bertumpuk. ICW mencatat, putusan ini adalah salah satu bentuk ketidakberpihakan pengadilan umum terhadap agenda anti korupsi.
